NEWS  

Dianggab ‘Persetan’ Oleh Pemerintah, Walhi NTT Beberkan Lima Fakta Pembangunan Penetang LH dan KR

Masalah Lingkungan Hidup (LH) dan Keselamatan Rakyat (KR), sering dianggab ‘persetan’ oleh Pemerintah, Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT), membeberkan lima fakta proyek pembangunan paling menyakitkan penentang LH dan KR

Hal ini diungkapkan Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, kepada Ritmeflores.com melalui pres rilis yang dikirim via pesan WhatsApp. Jumad, 24 September 2021.

Menurutnya, lima proyek pembangunan, diantaranya, Proyek Investasi Pariwisata, Proyek Perkebunan Monokultur yang diprakarsai Pemodal dan Pemerintah, Proyek Pertambangan dan Geothermal, Proyek Infrastruktur Pemerintah, Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Lingkungan.

Investasi Pariwisata

Dimana, Investasi Pariwisata PT. Sutera Marosi Kharisma di Pesisir Marosi Sumba Barat yang mengakibatkan petani bernama Poro Dukka yang berusaha untuk mempertahan lahan kelolanya ditembak mati oleh oknum aparat.

Namun, sampai saat ini, kasus ini tidak tuntas dilakukan oleh negara, dalam konteks penegakan hukum dan keadilan ruang penghidupan.

Investasi pariwisata di Sumba Tengah juga telah mengakibatkan Nelayan Bernama Sony Hawolung dikriminalisasikan oleh oknum pemilik resort di Pantai Aily.

Lantaran nelayan dianggap menyerobot di lahan milik resort. Kedua, proyek Pariwisata premium yang dicanangkan pemerintah di Kawasan Taman Nasional Komodo.

Proyek yang akan merelokasi warga Pulau Komodo demi kenyamanan wisatawan dalam ruang wisata premium. Proyek yang memberikan karpet merah untuk perusahan pariwisata mendapatkan konsesi lahan yang notabene merupakan ruang ekosistem Komodo.

Proyek pariwisata skala besar dalam aspek ruang dan investasi ini juga dipaksakan masuk ke pulau pulau kecil. Pulau Lembata salahsatu pulau yang merasakan dampaknya. Proyek pariwisata di Awololong telah mengakibatkan konflik akibat pemaksaan pembangunan tersebut.

Proyek Perkebunan Monokultur yang diprakarsai Pemodal dan Pemerintah

Pertama, Proyek Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula PT. MSM telah mengakibatkan terampasnya hak hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya.

Faktanya, telah mengakibatkan ratusan petani kekurangan air. Telah mengakibatkan hutan hutan alam dibalak dengan serampangan. Bahkan, ada tiga orang masyarakat adat yang melawan pun dikriminalisasi dan dipenjarakan.

Kedua, proyek Food Estate di Sumba Tengah yang mengabaikan petani kecil tak berlahan dan menjadikan ketergantungan asupan pertanian seperti bibit dan pupuk sintetik dari industri.

Pemaksaan pembuatan ratusan sumur bor di sekitar Kawasan FE atasnama ketiadaan irigasi potensial akan menimbulkan bencana dalam jangka Panjang.

Ketiga, pengusiran masyarakat adat Pubabu yang berupaya untuk melindungi dan melestarikan Hutan Kio (larangan) mereka dari ekpansi proyek perkebunan kelor yang dicanangkan pemerintah Propinsi NTT.

Namun, proyek Ini telah mengakibatkan belasan Kepala Keluarga (KK) kehilangan ruang hidup dan tempat tinggal.

Proyek Pertambangan dan Geothermal

Menurut, Janji Gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menghentikan industry tambang di NTT diingkari. Yang terjadi justru hadir pertambangan dan pabrik semen di Manggarai Timur.

Perusahan Istindo Mitra Manggarai diberikan konsesi dengan cara membujuk dan merelokasi masyarakat adat di Lingko Lolok. Investasi ini juga akan menghancurkan kebun kebun rakyat dan sumber sumber air masyarakat.

Hak tolak masyarakat diabaikan begitu saja. Ditambah lagi dengan ijin baru perusahan tambang mangan PT. Satwa Lestari Permai yang akan bercokol di Kabupaten Kupang. Ijin ijin perusahan mangan kedepannya akan terus bertambah, mengingat pembangunan smelter mangan oleh perusahan Australia, PT. Gulf Mangan Grup di Bolok tengah berlangsung.

Sejak Flores ditetap sebagai Pulau Gheothermal setidaknya ada 6 investasi yang telah dan akan berproduksi. Salahsatunya yakni rencana Proyek Geothermal di Wae Sanno Manggarai Barat.

Proyek ini dengan jelas ditolak oleh masyarakat setempat karena berpotensi merelokasi masyarakat dari kampungnya, berpotensi menghancurkan sumber penghidupan warga berupa air, hutan, dan kebun.

Namun pemerintah tidak bergeming dan memaksakan kehendak atas proyek tersebut. Pemerintah mengabaikan hak hak tolak warga yang sudah turun temurun hidup di kampung.

Hal Ini membuktikan bahwa urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan diabaikan oleh pemerintah. Praktek investasi geothermal di Mataloko, Ulumbu yang bermasalah tidak dijadikan bahan evaluasi atau refleksi oleh pemerintah.

Proyek Infrastruktur Pemerintah

NTT dijejali dengan infrastruktur bendungan yang diprakarsai pemerintah nasional. Salah satunya proyek pembangunan bendungan Lambo di Nagekeo yang dipaksakan dari rezim ke rezim pemerintahan.

Proyek yang terus mendapat penolakan dari warga yang dibalas dengan praktek praktek intimidasi oleh pemerintah dengan menggunakan aparat keamanan.

Proyek yang diproyeksikan dengan cara merelokasi kampung masyarakat adat ini hingga kini terus dipaksakan oleh pemerintah.

Pengelolaan Sampah dan Pencemaran Lingkungan

Industrialisasi di NTT makin memperburuk lingkungan hidup dan mengancam keselamatan ruang penghidupan rakyat. Sampai saat ini seluruh kabupaten kota di NTT mendapat rapor merah pengelolaan sampah. Dalam catatan WALHI NTT belum ada satupun kebijakan pemerintah yang sesuai dengan mandat UU.

Buktinya hingga saat ini model pengolahan sampah di TPA belum dilakukan. Terminology pemerintah masih soal membuang sampah ke TPA. Ditambah lagi tata Kelola yang buruk menjadikan ruang ruang penghidupan rakyat dijejali dengan sampah baik di daratan, sungai hingga lautan.

Hal ini akan mengancam sumber sumber ekonomi rakyat yang sangat bergantung pada daya dukung lingkungan hidup.

Soal pencemaran lingkungan hidup juga pemerintah lemah dalam konteks penegakan hukum. Hingga sampai saat ini belum penyelesaian kasus pencemaran lingkungan di Desa Umbu Langang Sumba Tengah yang terjadi sejak 2020 silam.

Pencemaran tersebut disinyalir berasal dari perusahan perusahan infrastruktur di Sumba Tengah. Melihat laju industrialisasi, maka peningkatan pencemaran lingkungan adalah ancaman nyata bagi kehidupan ekosistem di NTT.

Beberapa fakta diatas memperlihatkan watak kebijakan pemerintah yang gemar menyingkirkan warga lokal, menghancurkan lingkungan hidup, meningkatkan ketimpangan dan tidak peduli dengan pemuliaan keadilan antar generasi. Sialnya lagi, kebijakan kebijakan pemerintah tidak berdampak positif bagi masyarakat banyak di NTT.

 

Penulis: Rian LakaEditor: Erik R
slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||