Kisruh Waduk Lambo, WALHI NTT Sebut Kekerasan Aparat Kepolisian Adalah Sebuah Kejahatan

Kekerasan aparat kepolisian atas konflik lahan Waduk Lambo terhadap masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo adalah sebuah kejahatan. Keterlibatan kepolisian dan TNI dalam proses relokasi dan pengukuran lahan untuk proyek Waduk Lambo Kabupaten Nagekeo NTT yang berujung kekerasan itu adalah sebuah kejahatan.

Demikian diungkapkan Kepala Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Tamu Ridi, dalam pernyataan sikap yang dikirim melalui pesan Whatsapp. Kamis, 14 Oktober 2021.

Ia mengatakan, perlakuan terhadap masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo terutama perempuan dalam kasus proyek waduk Lambo sama skali tidak dapat dibenarkan. Kasus ini menjadi kasus besar sumber daya alam di NTT yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Karena, masyarakat sebagai korban represifitas aparat kepolisian sama sekali tidak mendapat perlindungan apapun, yang seharusnya aparat kepolisian bertugas untuk mengamankan para pihak, antara masyarakat dan pemerintah dan Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai pemrakarsa proyek Waduk Lambo. Tegas Umbu

Untuk itu, Walhi NTT menyatakan sebagai organisasi lingkungan hidup, menyayangkan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam konflik lahan tersebut, sebagai institusi kepolisian seharusnya menjadi penengah, para pihak memiliki kepentingan.

Namun, lanjut Umbu bahwa harus digaris bawahi bahwa masyarakat sebagai pihak yang menguasai dan memiliki lahan tersebut harus benar-benar didengar, jika masyarakat tidak setuju maka jalan keluarnya adalah pemerintah harus mencari alternatif lain. Terannya

“Masyarakat adat, Rendu, Ndora dan Lambo yang berjuang menolak rencana proyek pembangunan Waduk Lambo adalah mereka yang benar-benar pemilik lahan yang bergantung sepenuhnya pada tanah dan lahan tersebut”. Ujar Umbu

“kesatuan masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo telah memberikan opsi lain untuk pindahkan rencana proyek itu ke tempat lain agar sumber – sumber pinghidupan masyarakat tetap dinikmati” Ujar Umbu

Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah, malah sampai hari ini para pemilik lahan dianggap sebagai provokator dan musuh pemerintah. Tegas Umbu Tamu Ridi

Karena, lanjutnya, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap ibu-ibu saat aksi penolakan terjadi adalah sebuah kejahatan, Walhi NTT mengecam tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Tiga Tuntutan WALHI NTT

Ia mengatakan, Kepolisian adalah alat negara yang harus hadir sebagai penegah dan menjadi pengayom masyarakat, tidak bertindak sebaliknya.

Oleh karena itu, sebagai organisasi masyarakat sipil, Walhi NTT menuntut, Kapolda NTT segera menarik seluruh aparat kepolisian polres Nagekeo dan satuan Brimob dari lokasi Proyek Waduk Lambo.

Selain itu, Walhi NTT mendesak kepada Kapolda NTT segera tindak tegas oknum kepolisian dan oknum satuan Brimob yang melakukan kekerasan fisik terhadap masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo.

Kemudian, kepada BWS, Walhi NTT menuntut Pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dan Pemerintah Daerah NTT segera menghentikan segala proses pembangunan Waduk Lambo yang mengorbankan Hak masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo.

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||