Dituding Aksi Unjuk Rasa Tanpa Surat Pemberitahuan, PMKRI Cabang Ende Bantah Bupati dan Ketua DPRD Nagekeo

Dalam riwayat perjuangan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI cabang Ende) Santo Yohanes Don Bosco belum sekalipun melakukan aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa tanpa berpegang teguh pada perintah Undang – Undang.

Namun baru kali ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende dituding oleh Bupati Don Bosco Do di Kabupaten ‘bungsu’ Nagekeo dan Ketua DPRD Nagekeo bahwa PMKRI melakukan aksi unjuk rasa tanpa surat pemberitahuan.

Realita pahit ini, memantik Ketua Presidum PMKRI Cabang Ende, Erikson Rome beserta jajaran pengurus angkat bicara. Ia mengatakan dalam sejarah perjuangan, selama PMKRI Cabang Ende berdiri, dalam melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, PMKRI senantiasa berjalan dalam koridor Undang – Undang yang berlaku.

Ia menerangkan, berdasarkan UU RI No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1, PMKRI Cabang Ende selalu patuh terhadap Undang – Undang.

Karena, menurutnya, dalam Undang – Undang tersebut menjabarkan bahwa pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati dan Ketua DPRD Nagekeo Gagal Paham

Maka itu, Sekretaris Jendral PMKRI Cabang Ende, Adrianus Adu menegaskan bahwa mengenai tanggapan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo bahwa aksi unuk rasa tanpa surat itu tidak benar.

Karena, menurutnya, mengenai surat pemberitahuan kepada dua instusi bahwa dalam waktu 2 kali 24 jam, Koordinator aksi, sambung Adrianus Adu menerangkan bahaa, PMKRI telah menyurati kepada Kapolres Nagekeo dengan Nomor : 21/DPC-PMKRI/III-C/11/20021.

“Ya apabila kita merujuk pada UU RI No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada pasal 13 poin c yang berbuyi berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat”. Ujar Adrianus

Maka, sambung Adrianus bahwa, yang berwenang atau bertugas untuk memberitahukan kepada kedua istansi ini bukan kami PMKRI akan tetapi pihak kepolisian Nagekeo. Kata Sekjen PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco Periode 2020 – 2021

Selain itu, Erik menegaskan, Bupati Kabupaten Nagekeo dan Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo kurang memahami terhadap UU yang berlaku. Terang Adrianus

Oleh karena itu, Bupati dan Ketua DPRD harus membaca dan memahami aturan yang berlaku sehingga dapat mengerti alias gagal paham tentang aksi unjuk rasa yang digelar oleh PMKRI Cabang Ende.

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||