NEWS  

Soal Konflik Agraria, WALHI NTT Sebut Sistem Tata Kelola Pemprov NTT Buruk

Menahunnya konflik agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipicu dari semakin meningkatnya jumlah konflik agraria yang bersifat vertikal, antara Pemerintah dan Rakyat maupun Perusahan dan Rakyat.

Dalam catatan WALHI NTT, Peningkatan ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke wilayah Provinsi NTT dan eskalasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa kasus yang mencuat tinggi dalam tiga tahun terakhir di ruang publik, diantaranya terdapat tiga kasus yang memgancam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni

Pertama, kasus agraria di Manggarai Timur bersamaan dengan rencana beroperasi pabrik semen dan tambang batu Gamping oleh PT. Singa Merah, di sana.

Kedua, kasus konflik agraria dan hutan adat di Besipae, Timor Tengah Selatan bersamaan dengan rencana Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan perkebunan kelor dan peternakan skala besar di tempat tersebut.

Ketiga, berkaitan dengan kasus agraria dan tempat atau lokasi peribadatan Marapu di Sumba Timur yang bersamaan dengan investasi PT. MSM untuk pabrik gula dan perkebunan tebu.

Dari ketiga konflik tersebut, mengakibatkan tiga (3) orang masyarakat adat di Umalulu dijebloskan ke penjara selama enam (6) bulan di tahun 2020.

Namun, yang terbaru saat ini yakni perdebatan panas antara Gubernur NTT Viktor B Laiskodat dengan Umbu Maramba Hau di Sumba Timur mengenai tanah 500 hektar yang diklaim sudah merupakan milik Pemerintah Provinsi sejak tahun 2001.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT), Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, melalui rilis yang di terima media pada. Kamis 02 Desember 2021

Menurut Umbu Wulang, Beberapa konflik di atas adalah fenomena gunung es yang menjelaskan betapa buruknya penanganan tata kelola agraria di NTT, baik oleh Eksekutif, Legislatif, Yudikatif hingga distorsinya kelembagaan adat dalam konteks agraria.

Kenyataan ini menyebabkan, WALHI NTT menilai bahwa, konflik agraria yang terus berulang antara Gubernur dan Rakyat NTT mengakibatkan memburuknya sistem tata kelola Kepemerintahan Provinsi NTT.

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||