Gandeng Universitas Flores, DPMPTSP Ende Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Enam Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan publik dapat dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam setahun, untuk waktu pengamatan selama triwulan dan semester maupun satu tahun.

Maka guna mengoperasionalkannya, perlu dilakukan survei tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan Daerah dalam mengembangkan kualitas pelayanan yang lebih baik sesuai dengan keadaan atau kondisi disetiap daerah.

Kamis, 16 Desember 2021, Kepala Bidang Pengaduan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ende, kepada Ritmeflores.com, Editha Bara menerangkan, upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama – sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten.

Lanjut Editha, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.

Maka itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Ende telah melakukan kebijakan yakni adanya pendelegasian wewenang dibidang pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Kabupaten Ende melalui peraturan Bupati Ende nomor 33 Tahun 2017.

Peraturan ini, Kata Editha Bara dimaksudkan, agar adanya perbaikan iklim investasi dan percepatan usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ende. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pelayanan publik dapat dilaksanakan sesuai harapan masyarakat dan dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Selain itu, Ia menjabarkan, salah satu instrument yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja dari pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat kantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende adalah melalui survei dan kajian tentang indeks kepuasan masyarakat (IKM). Hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negaea dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017.

Karena, menurutnya, tingkat kualitas kinerja pelayanan publik (Public Service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terang Ibu Editha Bara

Maka itu, Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kbaupaten Ende memandang perlu melakukan survei indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur, mengetahui dan menganalisis respon atau tanggapan masyarakat.

Sambung Editha, terhadap pelayanan yang diterima sebagai pengguna jasa layanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan serta menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan langkah atau kebijakan yang akan diterapkan kedepan.

Setiap OPD Pelayanan Publik Wajib SKM

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan survei terhadap kepuasan masyarakat dilingkup instansi pemerintah.

Maka, lanjut Editha Bara bahwa, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan publik termasuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende diwajibkan melakukan SKM. Terang Marta

Editha menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan (SKM) survei kepuasan masyarakat.

“Ya kami dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende diberikan peluang untuk melibatkan kaum akademisi atau LSM untuk membangun dan melaksanakan kerjasama mengenai SKM. Jadi kami koordinasi dengan pimpinan dan pimpinan menyetujui dan mengarahkan kami untuk dibuat perjanjian kersama dengan pihak akademisi dari Universitas Flores khususnya Fakultas Hukum”. Terang Ibu Kabid Pegaduan Editha Bara

Maka setelah menyiapkan dan melalui sejumlah tahapan mulau dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan, pihaknya melakukan korodinasi dengan pihak Fakultas Hukum. Hasil dari rapat korodinasi, mereka menyampaikan kepada Pimpinan kami.

Ia menyampaikan setelah hasil koordinasi disampaikan dengan pimpinan, mereka diarahkan untuk membentuk tim survei kepuasan masyarakat atau SKM secara interen yang terlibat didalam tim terdapat dua bidang, yakni Bidang Perizinan dan Bidang Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende.

DPMPTSP Teken Kerjasama Dengan Unflor

Karena, menurut Editha bara bahwa survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi kewenangan daerah yang mengeluarkan izin. Untuk itu berdasarkan izin yang dikeluarkan Daerah sesuai dengan Perbup Nomor 54 tahun 2020 tentang kewenangan Bupati dalam menyerahkan kewenangan perizinan maupun non perizinan dibidang Penanaman Modal dan PTSP Ende kepada Kepala Dinas.

“Jadi atas dasar itu, untuk survei kepuasan masyarakat kita serahkan kepada Universitas Flores untuk dilakukan SKM atau Survei Kepuasan Masyarakat di enam (6) kecamatan untuk setiap produk perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ende”, Ujar Marta

Ia menyebutkan enam kecamatan diantaranya, untuk luar kota terdapat dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Nangpanda. Semantara, untuk didalam kota terdapat empat kecamatan, yaitu Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Tengah.

Maka itu menyangkut dengan SKM, kita serahkan sesuai kerjasama yang dibangun melalui perjanjian kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende dengan Fakultas Hukum Universitas Flores,

Selain itu, menurutnya, mengenai total UKM yang akan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di enam Kecamatan terdapat sebanyak 64 Responden (UKM dan Koperasi) yang mengantongi izinan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende.

“Jadi 64 responden itu merupakan gabungan dari jumlah UKM dan Koperasi yang diakumulasi mengantongi izinan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende”. Kata Marta

Sementara, Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di enam Kecamatan, untuk 64 Responden dari Januari hingga Agustus 2021, mulai dari Jenis Usaha Dagang, Yayasan, Perbengkelan, Koperasi, Usaha Desa, Tata Transportasi, Optik dan Industri Pengolahan.

Maka, lanjutnya dasil SKM yang termuat dalam bentuk kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende dengan Universutas Flores akan dibuat dalam bentuk Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik kantor DPMPTSP Ende.

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||