Warga Bukan “Kelinci Percobaan”, Hentikan Proyek Tambang Panas Bumi Wae Sano

Upaya paksa Pemerintah dan Perusahaan yang tengah melanjutkan proses pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) memantik masyarakat bersama dua Gerbong PMKRI Cabang Ruteng dan Labuan Bajo, angkat toa suarakan perlawanan.

Pasalnya, ditengah penolakan warga dan Mahasiswa yang sungguh masif, menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka terhadap pelestarian lingkungan hidup. Karena kepentingan pihak – pihak tertentu dibalik proyek ini, terlihat sungguh liar dan begitu rakus.

Hal itu disampaikan, Presidium Gerakan Masyarakat (Germas) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng, Yohanes Christopher dalam orasinya. Pada, Rabu, 2 Februari 2022 di halaman Kantor Bupati Mabar.

Menurutnya, warga Wae Sano bersma warga lain yang menghuni sekitar Danau Sano Nggoang, sesungguhnya sedari awal telah menolak. Penolakan warga pun telah disampaikan berulang-ulang, baik kepada Pemerintah maupun pihak perusahaan.

Karena memgingat, Penolakan warga itu dilandasi dengan alasan yang mendasar, terang dan jelas bahwa penolakan warga dilakukan demi keselamatan ruang hidup warga dan masa depan anak cucu.

Rencana penambangan panas bumi yang persis berhimpitan dengan pemukiman dan rumah adat, sumber air, lahan pertanian dan perkebunan, fasilitas publik seperti sekolah dan gereja, dampak buruk, tentu saja membawa ancaman besar bagi warga.

Kekhawatiran akan seluruh risiko itu beralasan, mengingat telah banyak contoh buruk ihwal ekstraksi panas bumi yang menghancurkan keselamatan warga dan ruang hidupnya. Di Ulumbu, Kabupaten Manggarai, misalnya, operasi panas bumi telah menyebabkan atap seng rumah-rumah warga karatan, tanaman cengkeh, kakao, dan sejenisnya menjadi tak produktif, termasuk kesehatan warga ikut terganggu.

“Ya hal serupa juga terjadi di Mataloko, seng-seng rumah dengan mudah berkarat, sumber air tercemar, bahkan lahan pertanian seperti sawah yang jarak sekitar dua kilometer dari titik pengeboran luluh lantak, tersembur lumpur panas hingga saat ini”. Ujar Bung Yohanes

PMKRI Beberkan Data Dampak Tambang 

Dalam pernyataan sikap PMKRI Cabang Ruteng dan Labuan Bajo, mengungkapkan tentang bahaya buruk dari hadirnya tambang panas bumi di Bumi Indonesia.

Berdasarkan data yang dikantongi PMKRI, bahwa Di luar Pulau Flores, bahaya penambangan panas bumi juga telah banyak terjadi. Salah satunya di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal.

Dimana bahaya tersebut, lima warga-negara mati dan setidaknya puluhan korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah-sakit, karena semburan gas dari sumur bor proyek ekstraksi panas-bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) pada Senin, 25 Januari 2021.

“Ini belum termasuk kasus ledakan dan semburan gas di proyek PLTP Ijen yang juga makan korban, dan semburan cairan panas bumi di proyek Rimbo Panti, yang kemudian digelontor langsung ke wilayah suaka-alam Rimbo Panti, Pasaman, Sumatera Barat. Lima tahun lalu, semburan gas dari sumur bor GeoDipa di kavling ekstraksi panas bumi Dieng juga telah berakibat langsung pada kehidupan dan nafkah tani warga”. Tulis PMKRI dalam pernyataan sikap

Meski bahaya penambangan panas bumi begitu nyata dan sangat berbahaya, pemerintah dan perusahaan justru terus melanjutkan proses proyek tambang panas bumi. Berbagai upaya paksa dilakukan, salah satunya “konsultasi publik” yang dikemas dengan acara “lonto leok” (salah satu budaya Manggarai dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan musyawarah mufakat).

PMKRI Konsisten Lawan

PMKRI sebagai organisasi perjuangan yang mempunyai misi berjuang dengan terlibat dan berpihak kepada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai oleh nilai-nilai kekhatolikan demi terwujudnya keadilan sosial, kemanusian dan persaudaraan sejati.

Pihaknya menilai upaya paksa atas pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano, merupakan bukti nyata betapa keberpihakan pemerintah itu justru kepada korporasi, bukan kepada warga. Lebih ironis lagi, ketika suara penolakan warga justru direkayasa, semua untuk satu tujuan: memuluskan rencana penambangan panas bumi itu sendiri.

PMKRI memandang, rencana penambangan panas bumi di Wae Sano, termasuk wilayah kerja panas bumi (WKP) lainnya di Kepulauan Flores, sama sekali tidak berangkat dari kebutuhan riil warga.

Sebaliknya, ekstraksi panas bumi dalam skala raksasa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang, model pengembangan pariwisatanya sendiri bermasalah dan dikuasai segelitir elit politik dan pengusaha tertentu.

Untuk itu, bersama warga Wae Sano, PMKRI mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk hentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores dan cabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.

PMKRI mendesak Bank Dunia agar batalkan segera kerja sama dan pemberian dana hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi).

Termasuk hentikan seluruh proses di lapangan dalam memuluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano. Selanjutnya, PMKRI Mendesak Kantor Staf Preside (KSP) segera berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano.

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||