Fraksi PSI Ende Sorot Pinjaman, SDM, Pupuk dan MT

MENGAWALI penyampaian pandangan umun fraksi PSI Ende mengenai kesiapan pemerintah dalam menyampaikan nota keuangan atas rancangan peraturan daerah kabupaten ende tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Berkaitan hal itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Ende menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat peripurna VIII Masa Sidang III DPRD Kabupaten Ende Tahun 2022.

Merujuk pada ketentuan peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan teknis pengelolaan keuangan daerah.

Sekaligus sebagai alat dan sarana kebijakan untuk pencapaian kinerja pemerintah melalui implementasi yang terukur, efisien, efektif dan akuntabel itu merupakan tindak lanjut pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PSI DPRD Kabupaten Ende menyampaikan pertimbangan, saran dan pertanyaan pada pemerintah Kabupaten Ende. Pandangan umum maupun secara khusus.

Pertimbangkan Pinjaman

Pandangan fraksi PSI DPRD Kabupaten Ende, dibacakan oleh Syukri Abdullah, secara umum mengatakan belanja hibah dialokasikan sebesar 37.492.973.085,00 rupiah terealisasi sebesar Rp 7.982.235.248,00 atau mencapai 21,29 persen.

Fraksi PSI DPRD Ende menyoroti terhadap realisasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang masih amat rendah dengan sisa tahu anggaran 2022 kurang lebih 3 bulan lagi. Mengenai hal tersebut.

Fraksi PSI DPRD Ende menyoroti rencana pemerintah Kabupaten Ende melakukan pinjaman daerah, mengenai hal ini, pihaknya meminta pemerintah agar pertimbangkan kembali rencana pinjaman dimaksud.

Karena, kondisi waktu pengembalian pinjaman mesti menjadi dasar pertimbangan mengingat kemampuan APBD Kabupaten Ende untuk dua tahun terakhir, (tahun anggaran 20223 dan 2024) pemerintah harus mengalokasi anggaran untuk pembentukan dana cadangan Pilkada.

Selain itu, persiapan perangkat daerah teknis pengelolaan dana pinjaman dan peruntuhan dari dana pinjaman daerah yang perencanaan awal sebesar 150 milyard yang nantinya dikurangi menjadi 75 Milyard.

Namun apabila dipaksakan, Fraksi PSI DPRD Ende berharap, peruntuhan dana pinjaman daerah dimanfaatkan untuk membackup kepentingan pembangunan infrastruktur dan bukan untuk kepentingan komersil.

Sumber Daya Manusia Terbatas

Sementara dalam nota keuangan atas rancangan peraturan daerah kabupaten ende tentang perubahan APBD TA 2022, menurut Syukri terrdapat sejumlah kendala yang telah dihadapi pemerintah Kabupaten Ende dalam meningkatkan PAD.

Dimana Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memadai, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan atau revisi atas regulasi tersebut. Papar Syukri

Karena dengan diberlakukannya undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi serta aturan penjabarannya, dimana pada tahun 2020 pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan beberapa Perda.

Perda tersbeut yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberlakuannya telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende sebagai payung hukum untuk meningkatkan PDA.

Namun dalam nota keuangan pemerintah menyampaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah belum memadai sehingga masih perlu dilakukan revisi.

Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Karena beberapa pengelola pajak daerah diwajibkan memiliki sertifikat keahlian seperti, peneliti, pemeriksa, penilai dan juru sita pajak daerah.

Mengenai kendala terbatasnya SDM pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud, fraksi menganggap pemerintah tidak serius dalam upaya meningkatkan PAD.

Karena banyak tenaga pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki potensi yang dianggab lebih mampu menunjang PAD.

Namun belum diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk bisa mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka untk meningkatkan kualitas SDM.

Disamping itu, Fraksi PDI DPRD Ende menyadari bahwa belum sadarnya para wajib pajak maupun wajib retribusi dan lemahnya penerapan sanksi hukum yang dianggab belum optimal bagi yang melanggar perda gang ditetapkan.

Diminta Bentuk Tim Khusus

Mengenai hal khusus, Fraksi PSI DPRD Ende, syukri menyoroti terkait kelangkaan minyak tanah yang terjadi beberapa minggu terakhir. Pihaknya mengharapkan agar pemerintah serius dalam menanggapinya.

Karena kebijakan pemerintah dalam pendistribusian Minyak Tanah melalui kelurahan dinilai bukan untuk menyelesaikan masalah melainkan pembebanan tugas tambahan kepada pemerintah kelurahan.

Sesungguhnya, tugas tambahan itu bukan merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah kelurahan. Untuk itu, Fraksi PSI DPRD Ende menyarankan kepada Pemerintah agar segera membatalkan kembali kebijakan dimaksud.

Menurut Fraksi PSI DPRD Ende, pencabutan kebijakan tersebut diharapkan agar pendistribusia bisa dikembalikan kepada pangkalan.

Selain itu, Fraksi PSI DPRD Ende mendesak Pemerintah segera membentuk tim khusus dengan melibatkan aparat penegak hukum, akademisi dan LSM untuk mencari tahu akar permasalahannya.

Sehingga mampu membongkar jaringan mafia minyak tanah dan apabila ditemukan data dan fakta segera diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Evaluasi Pupuk Bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi harus menjadi evakuasi serius dari dinas teknis. Catatan fraksi, dinas teknis seperti agen penyakur pupuk non subsidi karena ditemukan dilapangan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD Ende. Kata Syukri

Fraksi PSI DPRD Ende menemukan dan menerima pengaduan dari masyarakat kelompok tani dibeberapa kecamatan, bahaa pembelian pupuk bersubsidi yang menjadi hak dasar petani tidak diakomodir atau dilayani.

Fraksi menyoroti kembali terkait pengerjaan ruas jalan Koanara – Jopu dan ruas jalan Lianunu – Maubasa yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada paripurna penyampaian nota keuanganatas rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten ende tahun anggaran 2021.

Dalam jawaban pemerintah menyampaikan bahwa pengerjaan peningkatan jalan hang sedang dilaksanakan oleh penyedia yaitu jalan Lianunu – Maubasa sedangkan pengerjaan ruas jalan koanara – jopu, pemerintah belum menjelaskan terkait hal ini.

 

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||