Kapolda NTT Didesak Copot Kapolres Malaka, Gabriel Goa : Stop Kriminalisasi Terhadap Insan Pers

Pemeriksaan terhadap wartawan Okenusra oleh penyidik Polres Malaka pada 4 November 2022 silam, dianggab sebagai bentuk kriminalisasi kekerasan terhadap insan pers di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Realitas tersebut, memantik Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma Indonesia) dibawah binaan ‘Gabriel Goa’ mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur segera mencopot Kapolres Malaka.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Wartawan Okenusra yang biasa disapa Jo Kapitan adalah bentuk pelemahan terhadap insan pers dilevel lokal. Pelemahan tersebut, menunjukan bahwa Kepolisian Resor Malaka dinilai salah alamat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jo Kapitan.

“Pemeriksaan terhadap Jo Kapitan wartawan okenusra adalah bentuk pelemahan terhadap karya pers di level lokal dan dinilai salah alamat,” ujar Gabriel.

Gabriel mengatakan Polres Malaka idealnya wajib menghargai karya jurnalistik yang dimotori oleh wartawan dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan tujuan mulia untuk mengawal proses demokrasi lokal.

Bahkan, kata Gabriel, jurnalistik itu bagian dari keterampilan mengumpulkan, menulis, menganalisis, serta menyebarkan informasi seluas-luasnya melalui medium yang kredibel kepada publik serta dijamin oleh Undang-undang Pers.

“Pemeriksaan terhadap wartawan okenusra oleh penyidik polres Malaka, 4 November lalu dinilai bentuk kriminalisasi terhadap insan pers,” jelas Gabriel Goa, selaku Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia kepada sejumlah media di Jakarta, Sabtu (05/11/2022) siang.

Gabriel mengungkapkan, Penyidik Polres Malaka harus memahami terkait MoU Dewan Pers Dengan Polri tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber dan MoU Dewan Pers Dengan Komisi Informasi.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kata Gabriel, untuk menyelesaikan masalah yang kerap terjadi antara wartawan dan masyarakat, Polri dan Dewan Pers harus saling bekerja sama menelusuri masalah tersebut agar tidak salah mengambil langkah hukum.

Gabriel menerangkan, jadi jika ada dugaan terjadi tindak pidana akibat perselisihan atau sengketa antara masyarakat dengan wartawan atau media maka akan diarahkan para pihak yang berselisih ini, khususnya untuk pihak pengadu, agar melakuan langkah-langkah secara bertahap.

Adapun langkah yang diambil, jelas Gabriel, menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers hingga proses perdata.

“Polres Malaka didesak agar cermat dan cerdas dalam memproses kasus tersebut. Padma Indonesia mendesak Kapolda NTT agar mencopot Kapolres Malaka. Kami siap mendampingi korban kriminalisasi pihak Polres Malaka,” pungkas Gabriel.

slot ||
slot88 ||
Server Thailand ||
Slot Gacor Maxwin ||
Slot gacor ||
slot online||
Slots ||
SBOBET||
game slot
daftar slot ||
slot game||
poker online
slot thailand||
game slot online||
situs slot||
slot gacor online||
situs slot terbaru||
slot terbaru||
idn slot||
slot gratis||
https://voiceofserbia.org||
https://tibetwrites.org/||